Hukum media massa adalah serangkaian aturan, regulasi, dan ketentuan hukum yang mengatur aktivitas dan tanggung jawab media massa dalam menyebarkan informasi kepada publik. Hukum ini mencakup berbagai aspek, termasuk kebebasan pers, etika jurnalistik, perlindungan hak-hak pribadi, hak cipta, serta kontrol terhadap penyebaran informasi yang mungkin merugikan atau menyesatkan masyarakat.

Berikut adalah beberapa poin penting dalam hukum media massa:

1. Kebebasan Pers: Hukum ini biasanya memberikan ruang bagi kebebasan pers untuk menyampaikan informasi secara bebas tanpa tekanan atau intervensi dari pihak pemerintah atau pihak-pihak lain. Namun, kebebasan ini tetap memiliki batasan agar tidak melanggar hak asasi individu lain.
2. Etika Jurnalistik: Jurnalis dan media diwajibkan mengikuti kode etik jurnalistik yang mengatur tentang kebenaran informasi, objektivitas, perlindungan terhadap narasumber, serta larangan terhadap penyebaran berita bohong (hoaks) atau fitnah.
3. Perlindungan Hak Pribadi: Media dilarang mengungkap informasi pribadi seseorang tanpa izin, terutama jika informasi tersebut dapat merugikan atau mencemarkan nama baik individu yang bersangkutan.
4. Hak Cipta: Media massa harus mematuhi ketentuan hak cipta dalam memproduksi dan menyebarkan konten. Misalnya, dilarang menggunakan karya orang lain tanpa izin atau tanpa mencantumkan sumber yang tepat.
5. Kontrol dan Sensor: Pada beberapa situasi, media massa mungkin harus mengikuti ketentuan yang lebih ketat mengenai sensor, terutama jika konten tersebut berpotensi menimbulkan keresahan atau mengganggu stabilitas sosial. Namun, kontrol ini biasanya hanya berlaku untuk konten yang melanggar hukum, seperti konten kekerasan, pornografi, atau yang bersifat provokatif.
6. Tanggung Jawab Hukum: Jika media menyebarkan berita bohong atau berita yang mencemarkan nama baik, media tersebut bisa dikenai sanksi hukum sesuai peraturan yang berlaku. Contohnya, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) di Indonesia yang mengatur tentang sanksi bagi penyebaran informasi palsu atau yang menimbulkan kebencian.

Di Indonesia, hukum media massa diatur dalam berbagai undang-undang seperti Undang-Undang Pers, UU Penyiaran, dan UU ITE. Selain itu, Dewan Pers juga memiliki peran penting dalam menjaga standar dan etika jurnalistik di Indonesia, serta menangani sengketa pers yang muncul antara masyarakat dan media.